Categories
SKK SKK TERBARU

Dasar Hukum dan Peraturan SKK Konstruksi Terbaru

Dasar Hukum dan Peraturan SKK Konstruksi Terbaru

Peraturan SKK Konstruksi – Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi (SKK Konstruksi ) adalah sertifikasi yang diberikan kepada tenaga kerja yang terlibat dalam industri konstruksi. Sertifikat SKK ini menunjukkan bahwa individu tersebut telah memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan di bidang konstruksi dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Dasar Hukum dan Peraturan SKK Konstruksi Terbaru
Dasar Hukum dan Peraturan SKK Konstruksi Terbaru

Baca Juga : SKK Konstruksi

Pengenalan Peraturan SKK Konstruksi Terbaru

Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi (SKK Konstruksi) adalah salah satu peraturan penting yang harus dipatuhi oleh seluruh pelaku industri konstruksi di Indonesia. SKK Konstruksi merupakan sertifikat yang diberikan kepada tenaga kerja di bidang konstruksi yang telah memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan oleh pemerintah. Sertifikat ini menunjukkan bahwa tenaga kerja tersebut memiliki kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan standar internasional dan siap bekerja di proyek-proyek konstruksi yang rumit dan besar.

Peraturan SKK Konstruksi terbaru bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan keselamatan kegiatan konstruksi di Indonesia melalui pengaturan dan standarisasi kualifikasi tenaga kerja di bidang konstruksi. Dengan adanya peraturan SKK Konstruksi terbaru, diharapkan pelaku industri konstruksi dapat memperoleh tenaga kerja yang berkualitas dan siap bekerja di proyek-proyek konstruksi besar.

Proses Perolehan Sertifikat SKK Konstruksi

Proses perolehan sertifikat SKK Konstruksi terbaru meliputi beberapa tahapan, antara lain pendaftaran, pelatihan, uji kompetensi, dan sertifikasi. Pada tahap pendaftaran, calon peserta harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti memiliki sertifikat pendidikan minimal dan pengalaman kerja di bidang konstruksi. Kemudian, calon peserta akan mengikuti pelatihan dan uji kompetensi yang diadakan oleh lembaga pelatihan yang telah disertifikasi oleh pemerintah. Setelah berhasil melewati uji kompetensi, peserta akan mendapatkan sertifikat SKK Konstruksi.

Dasar Hukum SKK Konstruksi

Memiliki SKK Konstruksi sangatlah penting bagi tenaga kerja di bidang konstruksi. Ada banyak dasar hukum SKK Konstruksi. Berikut adalah beberapa peraturan dan keputusan pemerintah terkait dengan pembuatan SKK Konstruksi :

  • Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 yang berisi tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko
  • Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 9 tahun 2020 yang mengatur tentang pembentukan lembaga pengembangan jasa konstruksi
  • Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 6 Tahun 2021 yang mengatur tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
  • Undang-Undang No 2 Tahun 2017 terkait jasa konstruksi
  • Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2020 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut
  • Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 10 Tahun 2020 terkait lisensi LSBU badan usaha jasa konstruksi, asosiasi profesi jasa konstruksi, dan asosiasi terkait rantai pasok konstruksi.
  • Surat Edaran (SE) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 10/SE/M/2021 terkait lisensi lembaga sertifikasi badan usaha, sertifikasi kompetensi kerja konstruksi, dan sertifikasi badan usaha.
  • Keputusan Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi No 07/KPTS/LPJK/II/2021 yang mengatur tentang koordinator bidang pembagian tugas dan fungsi lembaga pengembangan jasa konstruksi periode 2021-2024
  • Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 1792/KPTS/M/2020 terkait pengurus lembaga pengembangan jasa konstruksi periode 2021-2024.

Kesimpulan

Peraturan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi terbaru merupakan peraturan penting yang harus dipatuhi oleh seluruh pelaku industri konstruksi di Indonesia. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan keselamatan kegiatan konstruksi melalui pengaturan dan standarisasi kualifikasi tenaga kerja di bidang konstruksi. Implementasi peraturan SKK Konstruksi masih menghadapi beberapa tantangan, namun dengan adanya solusi yang komprehensif dan berkelanjutan, diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan keselamatan kegiatan konstruksi di Indonesia.

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp
Categories
SKK BIAYA SKK JABATAN KERJA SKK PEMBUATAN SKK PENGURUSAN SKK SKK KONSTRUKSI SKK ONLINE SKK TERBARU SUB BIDANG SKK

SKK Konstruksi : Peraturan Baru dan Syarat-Syaratnya

SKK Konstruksi : Peraturan Baru dan Syarat-Syaratnya

SKK KONSTRUKSI -SKK konstruksi 2022 sebagai istilah peralihan dari sertifikat ketrampilan atau SKA dan sertifikat ketrampilan atau SKT. Untuk seseorang yang ingin menggeluti dunia konstruksi di wajibkan untuk mempunyai sertifikat keahlian.

Ketentuan berkenaan sertifikasi ini telah ditata dalam surat selebaran menteri PUPR nomor 02/SE/M/2021 yang mengubah surat selebaran awalnya.untuk menjadi tenaga ahli di suatu badan usaha.

SKK Konstruksi : Peraturan Baru dan Syarat-Syaratnya
SKK Konstruksi : Peraturan Baru dan Syarat-Syaratnya

Apa Itu SKK Konstruksi 2022?

Tiap tenaga kerja dalam jasa konstruksi wajib buat memiliki sertifikat ketrampilan atau SKA yang dikeluarkan  oleh instansi sertifikasi dan lisensi PUPR.Kontraktor .atau konsultan wajib memiliki sertifikat ini untuk sebagai kreadibilitas seseorang agar bisa memegang ustau pekerjaan sesuai bidang yang di kerjakan nya.

Untuk memperoleh sertifikat ketrampilan dalam suatu bidang  konstruksi, awalnya harus ditunjukkan dengan sertifikat SKK konstruksi. SKK saat membuat tugas project lapangan berperanan jadi persyaratan untuk membikin pengajuan SBU atau (sertifikat badan usaha).

Di Dalam suatu bidang konstruksi tenaga ahli mempunyai sertifikat sudah bisa menjadi tenaga ahli di suatu badan usaha .Yaitu sebagai penanggung jawab teknis (PJT) dan penanggung jawab klasifikasi (PJK).

SKK konstruksi 2022 diedarkan sesudah lewat ujian tes dari assessor  .yang mana sudah di uji oleh Lembaga sertifikasi profesi (LSP).

SKK konstruksi mempunyai masa aktif selama 5 tahun terhitung dari SKK tersebut di terbitkan,dan pemilik SKK wajib untuk memeperpanjang masa aktif sertifikat selama pemilik SKK masih bekerja di bidang konstruksi.

Singkatnya SKK konstruksi ialah bukti jika seorang tenaga kerja konstruksi telah mempunyai kreadibilitas dan professional. Tenaga kerja konstruksi itu mempunyai beberapa kedudukan yang terdiri pada umumnya dalam pola kedudukan SKK konstruksi.

Yang terdiri dari tenaga analis,operator,hingga tenaga ahli di bidang konstruksi,dan untuk mendapatkan SKK tersebut bisa dimiliki oleh seseorang apabila dia memenuhi beberapa persyaratan untuk proses seritifikat tersebut.

SKK akan diedarkan bila tenaga konstruksi telah lakukan tes kompetensi yang dimiliki dari beberapa pengalaman yang di dapati dari bidang konstruksi dan dipastikan lulus berdasar standard yang diputuskan. Tiap kkontraktor atau konsultan yang mempunyai tenaga kerja konstruksi harus juga memiliki kwalifikasi skk tingkatan 7.

Selanjutnya hal itu ditunjukkan dengan pemilikan SKK konstruksi dengan ketetapan satu diantaranya seperti persyaratan jumlah tenaga kerja dalam suatu bidang konstruksi. Semua tenaga kerja di bawahnya harus juga memiliki SKK itu

Persyaratan SKK Konstruksi 2022

Untuk menerbitkan sertifikat kompetensi kerja atau SKK pemohon wajib memenuhi persyaratan administrasi yang telah di tetapkan,seperti persyaratan di bawah ini

  • KTP
  • NPWP
  • FOTO 3X4
  • SCAN IJAZAH
  • REFERENSI KERJA
  • E-MAIL
  • NO TELP/WA AKTIF

Beberapa persyaratan administratif di atas harus di cek dan setelahnya  untuk dapat lakukan proses pengajuan SKK konstruksi. Disamping itu karyawan mempunyai kewajiban untuk dapat penuhi syarat pengajaran sesuai masing-masing tingkat tenaga konstruksi.

Langkah memperoleh SKK konstruksi diurusi dan disodorkan ke LPJK untuk melakukan ujian sertifikasi kapabilitas kerja konstruksi. Umumnya LPJK akan lakukan kerja sama dengan Lembaga sertifikasi profesi(LSP) yang telah terakreditasi untuk lakukan penerbitan SKK.

Peraturan SKK Konstruksi 2022

Peraturan berkenaan pembikinan sertifikat kapabilitas konstruksi di tahun 2022 ini alami beberapa peralihan yang cukup berlainan. Peralihan peraturan itu ditata oleh surat selebaran nomor 05/SE/M/2022 yang gantikan surat selebaran nomor 03/SE/2022.

Pembuatan SKK sudah  dipermudahkan, dengan dibuatnya beragam ketentuan baru yang fleksibel. Untuk memperjelasnya baca berikut beberapa rincian berkenaan peraturan terkini SKK konstruksi 2022

1. Pendataan SKK Konstruksi Oleh LPJK

Pada surat selebaran terkini tahun 2022 sekarang ini proses pendataan SKK konstruksi disamakan dengan aktivitas tertentu akan dilaksanakan oleh LPJK. Tetapi jika proses pendataan belum memperoleh PTUK, SKK secara automatis akan diundur selama 31 desember 2022

2. Persyaratan SKK Ekstensi

Persyaratan SKK yang ditata dalam surat selebaran terkini tahun 2022 dapat diperpanjang automatis bila periode berfungsinya telah semenjak 7 desember 2021. Dengan catatan SKK itu telah masuk periode peralihan usai dan awalnya diolah oleh LSP atau PTUK.

3. Persyaratan Ekstensi Untuk SKK Arsitek

Sama dengan persyaratan ekstensi SKK awalnya untuk sertifikat ketrampilan kerja arsitek yang telah habis periode berfungsinya pada 17 desember 2021 dapat diperpanjang automatis. Dengan catatan telah diubah jadi surat pertanda register arsitek lebih dulu.

Disamping itu ada pula beberapa ketentuan baru yang terkait dengan proses sertifikasi SKK di bagian konstruksi permintaan SKK dapat di proses lewat online. Anda dapat ajukan permintaan SKK konstruksi lewat portal hal pemberian izin PUPR.

Untuk permintaan SKK konstruksi yang terhitung dalam kategorisasi atau subklasifikasi saat sebelum PP nomor 14 tahun 2014 dan sudah memiliki LSP terakreditasi. Pemohon itu dapat ajukan permintaan kepanjangan SKK lewat LSP yang berkaitan.

Seterusnya pemohon yang telah ada pada tingkatan SKK konstruksi 7 sampai 9 dan lakukan pemohon SKK, pemohon dapat pilih keanggotaan  asosiasi pada jasa konstruksi. Asosiasi bisa diputuskan sesuai yang telah tercatat pada LPJK.

Untuk anda yang ingin membuat SKK sebagai persyaratan pembikinan SBU dan lakukan penyiapan syarat lebih gampang. Anda dapat memakai jasa pembikinan SKK SBU online dari kami yang telah di support dengan team professional dan ahli di bidang nya.

Beberapa persyaratan dan peraturan terkini berkenaan SKK konstruksi 20222 di atas memang seharusnya dipenuhi dengan tiap tenaga kerja konstruksi. Apa lagi saat ini SKK memiliki banyak manfaat dan fungsi di dalam suatu bidang konstruksi.

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp
Chat Kami!
Butuh Bantuan ? Chat Kami.
Hello Pembuatan SKK, Bisa Bantu Kita Untuk Pengurusan SKK SBU dan ISO